Debat Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu vs Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid

Namanya Ryamizard Ryacudu. Jabatan: Menteri Pertahanan RI.

Namanya Hilmar Farid. Jabatan: Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Keduanya adalah aparatus birokrat yang bekerja membantu presiden yang sama: Ir Joko Widodo.

Tema debat: Pancasila, Tuhan, Kominis, dan Hal-hal Merampas Lainnya. Panggil keduanya di Istana Merdeka. Disiarkan secara LIVE oleh dua televisi-berita, live blog oleh web goal.com, serta live tweet oleh selebitas twitter yang ada di barisan penjabat BUMN Bapak Presiden RI Ir Joko Widodo.

Pancingan bisa dimulai dari kutipan kata-kata keduanya yang saling sikut, penuh sangkalan, dan saling membanting.


Menhan RI Ryamizard Ryacudu:

Saya ingatkan kepada kelompok-kelompok kiri, ingat insaf. Saya bukan menakut-nakuti, sebagai Menteri Pertahanan saya harus mengingatkan... Mereka harus diingatkan berulang-ulang, kalau tidak, ya tangkap saja.... Kelompok radikal tidak mengungkit sejarah kelam. Sebab jika dendam masa lalu kembali diungkit, maka banyak orang akan marah seperti yang terjadi saat tragedi 1965. Yang tidak suka ini ratusan juta. Kalau ratusan juta ini marah terjadi apa, enggak mampu aparat menghadapi mereka seperti 1965.

Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid:

Kalau soal penyitaan dasarnya apa. Saya ngga tahu siapa saja yang menyita. Dasar hukumnya apa. (Dasar soal kebangkitan PKI?) menurut saya itu berlebihan, dia ngga punya dasar yang kuat. itu partai udah mati 50 tahun lalu dan tidak ada kemungkinan dua generasi sebuah organisasi politik itu bisa survive.


Nah, siapa moderatornya? Ciri moderator adalah: mulutnya moderat. Saya pilih Ketua Majelis Permusyawarakatan Rakyat (MPR) RI Zulkifli Hasan. Alasannya?! Kutipan ini:

Dalam proses rekonsiliasi hak warga negara Indonesia ditaruh dalam posisi yang seimbang. Istilah mantan PKI, tahanan politik serta istilah lain yang menyudutkan para korban 1965 agar dihapuskan. Yang penting hak-hak korban dipulihkan, tidak ada perlakuan yang beda, harus sama dengan warga lain.

Tujuan Debat: melokalisasi soal hantublau ini: agar Rakyat dan elemen kritis jangan disibukkan pada hal-hal seperti ini. Biarlah elite-elite itu yang saling makan. Tokh, ini pun bikinan dari atas-atas juga, bukan. Dan ini tak sehat lahir dan batin. Apalagi ketika Muslim yang melapak buku habis-habisan nyarik duit banyak untuk persiapan menyambut Ramadan yang lamat-lamat sudah dimulai oleh pariwara Marj*n di layar kaca. 

Kelas jelata ini biarlah disibukkan dengan kehidupan sehari-hari, memperkuat barisan menahan gempuran perampasan tanah, hak hidup atas alam, juga mempersiapkan tenaga kuda jangka panjang untuk memelototin kebijakan-kebijakan anti orang miskin. Juga, biarlah kalangan ekonom-kritis membaca lebih tekun daftar pengusaha rakus di Panama Papers yang sudah dibuka untuk publik. 

Dan lebih penting lagi di bulan berisik ini, para pengamat media yang kritis dan si jelata yang notabene punya hak atas pita siar, mewaspadai saudagar-saudagar pemilik stasiun televisi yang lagi "disidik" KPI (Tiga Huruf) untuk mendapatkan perpanjangan "kontrak" 10 tahun ke depan. [Muhidin M Dahlan]