14 April 2015

Jokowi dan Kemkominfo

Setelah kasus KPK vs BG dua bulan silam itu, "kesan baik" Presiden Jokowi mengalami turbulensi yang hebat. Bukan saja guncangan itu terjadi dengan PDIP, pegiat antikorupsi, relawan pendukung, namun guncangan itu merembet tergerusnya "kesan baik" Jokowi dengan pers.

Puncak retaknya hubungan itu disimbolkan dengan ketakhadiran Presiden Jokowi di Hari Pers Nasional (HPN) di Batam, 9 Februari. Ketakhadiran itu simpul, Jokowi mengalami retak yang mendalam dengan media.

Jokowi yang selama ini dikenal sebagai "media darling" tiba-tiba saja terjun bebas dari batu mulia menjadi besi kehilangan pamor. Senyumnya kecut di depan layar televisi. Ucapan-ucapan pendeknya yang biasanya disambut dengan "tafsir positif" menjadi tawar.




Pelan-pelan kesan itu menjadi kenyataan: Jokowi yang setengah mati mengumpulkan dukungan dan menjadi sandaran harapan publik secuil demi secuil dengan mudah mengobralnya.

Jokowi yang mulanya menjadi sahabat pers tiba-tiba menjadi sosok kesepian di hadapan mesin rekam jurnalis. Semuanya mesti Jokowi menjelaskannya: mulai dari soal pengembalian traktor hingga salah teken yang fatal; dari Proton, Harvard, hingga diamnya di Kongres IV PDIP.

Untuk peristiwa Kongres IV PDIP yang baru saja berlalu, posisi Presiden Jokowi makin runyam. Wajahnya memang berada satu frame dengan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri di frontpage pers, namun kalah pamor. Bahkan kehadirannya di arena kongres bukannya memberi inspirasi politik kiwari, malah dijadikan amunisi olok-olok di media sosial.

Kesan yang muncul adalah diamnya Jokowi di hadapan Ibu Mega adalah pembenaran dari kampanye musuh-musuh politiknya bahwa Jokowi tak lebih dari sekadar “petugas partai”.

Bentangkanlah koran-koran yang terbit di hari Jumat, 10 April 2015. Dan baca judul berita utama di halaman depannya. “Mega: Presiden Jalankan Garis Partai” (Koran Tempo); “Mega Ingatkan Jokowi” (Media Indonesia); “Diingatkan Mega: Janji Kampanye Ikatan Suci dengan Rakyat” (Jawa Pos); “Megawati Sentil Jokowi” (Suara Merdeka); “Megawati: Presiden Harus Nurut Partai (Harian Jogja); “Mega Minta Jokowi Jalankan Kebijakan Partai” (KR); “Megawati Ingatkan Janji Suci Jokowi” (Koran Sindo).

Sulit menampik kesan yang timbul dari judul-judul utama frontpage koran itu; selain Jokowi benar-benar sekadar “petugas partai” yang tak memberi imajinasi baru dalam kepemimpinan; Jokowi juga dianggap lelaki pikun belum waktunya terhadap nawacita-nya sendiri. Bahkan belumlah lebih 200 hari ia menjalankan pemerintahan kerja-nya.

Tak perlu diulang-ulang bahwa Jokowi memang sibuk bekerja. Tapi ia barangkali khilaf bahwa “seni berkomunikasi”-lah yang membuatnya dipilih dan dicintai oleh lebih kurang dipilih 60 persen suara untuk menjadi Presiden RI pada 2014.

“Seni komunikasi” itulah yang amblas kini. Sialnya, nyaris tak ada upaya memperbaikinya. Ketiadaan juru bicara kepresidenan, PDI-P yang belum move on sebagai partai oposisi, posisi sekab dan staf kepresidenan yang gagap di hadapan publik, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) yang payah membuat Jokowi terlihat seperti protagonis yang membosankan dan kehilangan imajinasi.

Mari membahas Kemkominfo. Dalam salah satu survei popularitas, kementerian ini menjadi salah satu yang terpuruk di hadapan publik. Menterinya tidak dikenal, kerjanya apalagi.

Mungkin untuk menjawab persepsi negatif itulah, Kemkominfo tancap gas. Hasilnya: blokir web! Bukannya menuai simpati, “program hebat” ini malah memperlebar persepsi negatif. Karena tekanan publik, hanya dalam hitungan hari, sebagaimana kasus teken-buta tunjangan mobil, blokir “web radikal” berakhir antiklimaks.

Sebagai kementerian yang hidup dari nisan Kementerian Penerangan RI yang bubar pada 1999, mestinya kementerian ini menunjukkan karakternya sebagai kementerian komunikasi. Frase “komunikasi” yang inheren dalam namanya justru menjadi kebutuhan vitas Jokowi saat ini di tengah lubang-lubang komunikasi yang berpotensi menghabisi “energi harapan positif” yang dengan susah-payah dibangun Jokowi dalam tiga tahun belakangan.

Ketimbang mengeluarkan kebijakan-kebijakan kontraproduktif saat berhadapan langsung dengan publik, Kemkominfo mestinya bekerja lebih keras bagaimana mencari solusi menambal lubang-lubang komunikasi Jokowi yang kian ke sini kian bertambah banyak.

Kerja, kerja, kerja tanpa diperkokoh komunikasi yang baik hanya melahirkan lelah. Ingat, jabatan Presiden RI tetap sebagai jabatan politik, bukan jabatan professional yang hanya sekadar kerja dan kerja. Karena jabatan politik, maka ia berada dalam domain persepsi.

* Edisi cetak dipublikasikan pertama kali Koran Tempo, 15 April 2015